Konflik ternyata masih menyisakan berbagai permasalahan di masyarakat Aceh. Salah satu masalh utama adalah soal konflik pertanahan antara warga dengan perusahaan dan institusi Negara. Hingga saat ini tercatat 28 kasus konflik pertanahan di NAD dengan luas lahan mencapai 39.300 Ha.

Disisi lain, kebijakan Pemprov untuk melakukan revitalisasi perkebunan dalam upaya mendorong investasi disektor perkebunan adalah suatu langkah yang patut didukung demi pertumbuhan perekonomian masyarakat. Namun, dengan fakta yang ada, bahwa masih terdapat 28 kasus dengan luas areal 39.300 Ha yang masih berstatus sengketa. Dimana 2.685 KK telah menjadi korban dari konflik pertanahan ini. Sudah sepatutnya jika pemerintah lebih memfokuskan diri pada upaya penyelesaian konflik pertanahan sebagai langkah awal dari program revitalisasi perkebunan. Sebab jika tidak, dikhawatirkan masalah konflik pertanahan ini akan menimbulkan konflik social yang tentunya akan menggangu perdamaian dan proses re- integrasi secara menyuluruh di Aceh.

Kasus PT Bumi Flora adalah salah satu bentuk praktek pelanggaran HAM baik dimasa lalu maupun di masa sekarang yang masih berlangsung di Nanggroe Aceh Darussalam. PT Bumi Flora adalah perusahaan milik swasta yang beroperasi di Kabupaten Aceh Timur dengan luas HGU hingga tahun 2024 sebesar 8.358 Ha dimana 3.400 Ha diperoleh dengan cara illegal.

Masyarakat Aceh tentunya belum lupa dengan peristiwa pembantaian 31 warga sipil yang terjadi pada 9 Agustus 2001 di lokasi Afdeling IV PT Bumi Flora ( hasil investigasi KOMNAS-HAM). Bahkan jauh sebelumnya, pada tahun 1990 PT Bumi Flora dengan didukung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah dan aparat keamanan menyerobot tanah milik rakyat dengan cara memberikan ganti rugi secara paksa seharga Rp. 600.000,- per Ha. Warga yang menolak untuk menerima ganti rugi paksa tersebut harus menerima resiko berhadapan dengan aparat keamanan dengan tuduhan sebagai GPK (Gerakan Pengacau Keamanan) ataupun simpatisannya. 3 warga sipil ketika itu, Usman Pawang Lias, Hanafiah Mahmud, Hasbi Alwi ditemukan tewas terbunuh dalam keadaan mengenaskan karena menolak menjual tanah mereka kepada pihak PT Bumi Flora.

Saat ini, ketika Aceh sudah dalam kondisi Damai dengan Pemerintahan Baru, masyarakat kembali bangkit untuk memperjuangkan hak – hak yang terampas selama konflik. Pada tanggal 3 Juli 2007, masyarakat dari 7 desa yang tergabung dalam Forum Perjuangan Tanah Untuk Rakyat melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut kembali hak mereka

dengan difasilitasi oleh LBH Banda Aceh Pos Langsa. Namum, sangat disesalkan bahwa aksi damai tersebut disikapi secara intimidatif oleh pihak Kepolisian Resort Kota Langsa. Akibatnya pada tanggal 4 Agustus 2007 dan 7 Agustus 2007 8 orang staf LBH Banda Aceh Pos Langsa telah ditetapkan sebagai tersangka. Kondisi tentulah sangat bertentangan dengan semangat perdamaian dan keadilan dibawah system Pemeintahan Aceh.

Oleh karenanya, kami yang tergabung dalam Aliansi Peduli Korban Bumi Flora (APKBF) menyatakan hal – hal sebagai berikut ini ;

1. Kami meminta kepada Gubernur NAD dan Bupati Aceh Timur untuk segera menghentikan izin operasi PT Bumi Flora untuk sementara waktu sampai dengan adanya penyelesaian tahap awal dengan pihak masyarakat korban.
2. Kami meminta kepada Gubernur NAD untuk segera menyelesaikan 39.300 Ha lahan yang masih dalam sengkata di seluruh NAD sebagai langkah awal untuk pelaksanaan program revitaslisasi perkebunan.
3. Kami juga meminta kepada Gubernur untuk meninjau atas keabsahan HGU yang dimiliki oleh PT Bumi Flora secara khusus dan Perusahaan Perkebunan lainnya yang ada diseluruh Aceh sebagai bentuk nyata dari program pemerintah untuk menjamin kepastian hukum bagi para investor.
4. Kami meminta kepada DPRA dan DPRK Aceh Timur untuk segera membentuk pansus guna melakukan penyelesaian terhadap kasus PT Bumi Flora.
5. Kami meminta kepada KOMNAS HAM untuk segera mengusut keterlibatan PT Bumi Flora dalam kasus pelanggaran HAM dimasa lalu.
6. Kami meminta kepada Kapolda NAD dan Kapolresta Langsa untuk melakukan penyelidikan pada pokok perkara dibalik Aksi Demonstrasi pada 3 Juli 2007, dan bukan malah melakukan kriminalisasi kepada staf LBH Banda Aceh Pos Langsa.

Banda Aceh, 07/08/2007

Juru Bicara APKBF

Afridal Darmi SH.LLM Asiah

Direktur LBH Banda Aceh Koordinator Kontras Aceh

Anggota APKBF | Aliansi Peduli Korban Bumi Flora:
LBH Banda Aceh – SuLOH – JKMA – KMPD – Bungong Jeumpa – KontraS Aceh – AJMI –Demos Aceh Institute – Persaudaraan Aceh – Permata – GeRAK Aceh – Forjerat – Koalisi NGO HAM

Kontak person: Asiah (08126988959), Afridal Darmi (08126988434)