BANDA ACEH – Ekonom nasional, Faisal Basri mengatakan salah satu penyebab tingginya angka penduduk miskin dan pengangguran di pedesaan dan daerah pesisir Aceh saat ini adalah karena di Aceh belum ada keadilan ekonomi yang sesungguhnya. Kondisi ini terjadi disebabkan pengambil keputusan, yaitu para elite politik, kepala pemerintahan, perbankan, dan pengusaha di Aceh belum berpihak kepada petani, nelayan, dan pengusaha kecil di pedesaan.
Menurutnya, jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun perbankan di Aceh sampai Juni 2007 sudah mencapai Rp 19,230 triliun. Akan tetapi, yang baru disalurkan cuma Rp 5,282 triliun. Ini artinya masih ada dana pihak ketiga sebesar Rp 14 triliun lebih yang belum disalurkan pihak perbankan di Aceh, dan itu mengalir ke luar Aceh, ujarnya.
Dari Rp 5,2 triliun kredit yang tersalur itu, sebutnya, yang disalurkan untuk sektor pertanian masih rendah, yakni baru 2,35 persen atau senilai Rp 124 miliar. Sedangkan kepada dunia usaha 2,4 persen atau Rp 127 miliar. Jadi, apa yang diduga Faisal Basri bahwa keadilan ekonomi di Aceh belum berjalan baik dan para elite politik, pemerintah daerah, perbankan, dan dunia usaha di Aceh belum berpihak kepada masyarakat kelas menengah ke bawah, makin terbukti dengan data tersebut di atas.
Selanjutnya, Irfan Sofni mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Aceh semester I tahun 2007 sebesar 1,37 persen. Itu berarti masih buruk dan belum menunjukkan tingkat perbaikan ekonomi yang signifikan. Alasannya, jumlah penduduk miskin di Aceh tergolong tinggi, mencapai 26,65 persen atau 1,1 juta jiwa, dan penganggurannya mencapai 10 persen. Sementara, pertumbuhan rata-rata ekonomi nasional sudah mencapai 6,8 persen. Ini menggambarkan dan mengindikasikan akibat masih besarnya dana pihak ketiga Aceh yang mengalir ke luar daerah.
Menanggapi masalah ini, Faisal Basri mengatakan, besarnya jumlah dana pihak ketiga nasabah bank di Aceh yang mengalir ke luar Aceh itu, disebabkan banyak faktor. Antara lain, ada bank yang beroperasi di Aceh cuma ingin menyerap dana dari daerah ini dan tidak maksimal menyalurkan uang yang diserapnya untuk membantu pembangunan ekonomi rakyat di daerah ini.
Penyebab lain, menurutnya, tenaga-tenaga analisa kredit di Aceh sangat terbatas dan tak mau menerima risiko yang besar, sehingga mereka lebih tertarik menyimpan dana pihak ketiganya yang diserap dari masyarakat Aceh ke bank di luar Aceh dan SBI. Buktinya, menurut laporan BI, jumlah dana daerah yang di-SBI-kan masih cukup besar, mencapai Rp 2,250 triliun lagi. Indikasi ini menunjukkan Pemerintah Aceh lebih suka dananya di-SBI-kan daripada membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin yang tinggal di pedesaan dan daerah pesisir pantai.
Ubah perilaku
Jadi, katanya, untuk mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat di Aceh yang sudah jauh tertinggal dari daerah lain, terutama akibat konflik dan tsunami, para elite politik, pemerintah daerah, dan perbankan di Aceh perlu mengubah perilaku kurang baiknya selama ini. Mereka harus lebih mengaktualisasikan dirinya untuk meningkatkan kepedulian terhadap sesama dan memajukan pembangunan ekonomi daerahnya, ujarnya.
Kemudian, dunia usaha di Aceh harus percaya diri dengan iklim usaha dan potensi daerahnya sendiri. Banyak pengusaha Aceh yang tak percaya diri dengan potensi lokal. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh konflik yang berkepanjangan. Tapi masa konflik itu sekarang sudah berakhir, dan kini sudah masuk masa damai. Untuk itu, kita perlu mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu memberikan kesejahteraan dan kemakmuran kepada rakyat secara berkeadilan, yaitu keadilan hukum, ekonomi, pendapatan, serta aspek keamanan, kata mantan Sekretaris Umum DPP Partai Amanat Nasional ini.
Keadilan itu, katanya, merupakan tuntutan dari pelaksanaan syariat Islam di Aceh yang sesungguhnya.
Selanjutnya, Faisal mengimbau semua pihak di Aceh mengawasi faham ekonomi yang disebarkan para pekerja NGO asing dalam melaksanakan misinya selama ini melalui bantuan kemanusiaan.
Wanti-wanti itu diutarakan Faisal dengan maksud agar nilai-nilai kegotongroyongan masyarakat Aceh tidak dirusak oleh faham liberalisme dan neoliberalisme yang sedang dilancarkan dunia Barat dan Eropa pada era ekonomi global saat ini. (her)
Want to learn more about Dialog Pembangunan Ekonomi Aceh Setelah Berakhirnya Tugas BRR? Here are some resources for you:
Or for further references, check out the following resources:
- banda aceh archive skyscrapercity skyscrapercity powered
sebutnya, ingin melakukan dialog dengan Gubernur Aceh proses rehab rekons di Aceh setelah masa tugas BRR di terjadi percepatan pembangunan ekonomi masyarakat Aceh. (source) - sumarnidahlan
Seiring dengan akan berakhirnya tugas BRR di Aceh dan Nias ekonomi pascatsunami serta pembangunan ekonomi keuntungan dan pergi begitu saja setelah dana di Aceh (source) - politik indonesia politik gt; inilah mou rigam
tersebut yang akan memungkinkan pembangunan kembali Aceh pasca akan ditentukan oleh legislatif Aceh setelah bergerak yang tidak terbatas di Aceh. Hanya tugas-tugas (source) - tuntut rumah bantuan korban tsunami unjuk rasa lagi ke brr
Banda Aceh, Jumat (23/1). Mereka menuntut realisasi pembangunan tsunami Aceh Barat yang sudah diverifikasi BRR. Dialog buntu Setelah menjelang berakhirnya tugas BRR (source) - www jumpueng blogspot com brr dan komitmen yang tergilas
Setelah itu baru program pembangunan ekonomi. Memang, ini tak semata kesalahan BRR, melainkan rekanan atau proses rehab-rekons pasca berakhirnya tugas BRR di Aceh (source)





It seems that theres loads of false Energ1 on the market for sale. Does any1 know anything about the damage they pose?