Menurutnya, jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun perbankan di Aceh sampai Juni 2007 sudah mencapai Rp 19,230 triliun. Akan tetapi, yang baru disalurkan cuma Rp 5,282 triliun. Ini artinya masih ada dana pihak ketiga sebesar Rp 14 triliun lebih yang belum disalurkan pihak perbankan di Aceh, dan itu mengalir ke luar Aceh, ujarnya.

Dari Rp 5,2 triliun kredit yang tersalur itu, sebutnya, yang disalurkan untuk sektor pertanian masih rendah, yakni baru 2,35 persen atau senilai Rp 124 miliar. Sedangkan kepada dunia usaha 2,4 persen atau Rp 127 miliar. Jadi, apa yang diduga Faisal Basri bahwa keadilan ekonomi di Aceh belum berjalan baik dan para elite politik, pemerintah daerah, perbankan, dan dunia usaha di Aceh belum berpihak kepada masyarakat kelas menengah ke bawah, makin terbukti dengan data tersebut di atas.

Selanjutnya, Irfan Sofni mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Aceh semester I tahun 2007 sebesar 1,37 persen. Itu berarti masih buruk dan belum menunjukkan tingkat perbaikan ekonomi yang signifikan. Alasannya, jumlah penduduk miskin di Aceh tergolong tinggi, mencapai 26,65 persen atau 1,1 juta jiwa, dan penganggurannya mencapai 10 persen. Sementara, pertumbuhan rata-rata ekonomi nasional sudah mencapai 6,8 persen. Ini menggambarkan dan mengindikasikan akibat masih besarnya dana pihak ketiga Aceh yang mengalir ke luar daerah.

Menanggapi masalah ini, Faisal Basri mengatakan, besarnya jumlah dana pihak ketiga nasabah bank di Aceh yang mengalir ke luar Aceh itu, disebabkan banyak faktor. Antara lain, ada bank yang beroperasi di Aceh cuma ingin menyerap dana dari daerah ini dan tidak maksimal menyalurkan uang yang diserapnya untuk membantu pembangunan ekonomi rakyat di daerah ini.

Penyebab lain, menurutnya, tenaga-tenaga analisa kredit di Aceh sangat terbatas dan tak mau menerima risiko yang besar, sehingga mereka lebih tertarik menyimpan dana pihak ketiganya yang diserap dari masyarakat Aceh ke bank di luar Aceh dan SBI. Buktinya, menurut laporan BI, jumlah dana daerah yang di-SBI-kan masih cukup besar, mencapai Rp 2,250 triliun lagi. Indikasi ini menunjukkan Pemerintah Aceh lebih suka dananya di-SBI-kan daripada membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin yang tinggal di pedesaan dan daerah pesisir pantai.

Ubah perilaku

Jadi, katanya, untuk mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat di Aceh yang sudah jauh tertinggal dari daerah lain, terutama akibat konflik dan tsunami, para elite politik, pemerintah daerah, dan perbankan di Aceh perlu mengubah perilaku kurang baiknya selama ini. Mereka harus lebih mengaktualisasikan dirinya untuk meningkatkan kepedulian terhadap sesama dan memajukan pembangunan ekonomi daerahnya, ujarnya.

Kemudian, dunia usaha di Aceh harus percaya diri dengan iklim usaha dan potensi daerahnya sendiri. Banyak pengusaha Aceh yang tak percaya diri dengan potensi lokal. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh konflik yang berkepanjangan. Tapi masa konflik itu sekarang sudah berakhir, dan kini sudah masuk masa damai. Untuk itu, kita perlu mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu memberikan kesejahteraan dan kemakmuran kepada rakyat secara berkeadilan, yaitu keadilan hukum, ekonomi, pendapatan, serta aspek keamanan, kata mantan Sekretaris Umum DPP Partai Amanat Nasional ini.

Keadilan itu, katanya, merupakan tuntutan dari pelaksanaan syariat Islam di Aceh yang sesungguhnya.

Selanjutnya, Faisal mengimbau semua pihak di Aceh mengawasi faham ekonomi yang disebarkan para pekerja NGO asing dalam melaksanakan misinya selama ini melalui bantuan kemanusiaan.

Wanti-wanti itu diutarakan Faisal dengan maksud agar nilai-nilai kegotongroyongan masyarakat Aceh tidak dirusak oleh faham liberalisme dan neoliberalisme yang sedang dilancarkan dunia Barat dan Eropa pada era ekonomi global saat ini. (her)

Want to learn more about Dialog Pembangunan Ekonomi Aceh Setelah Berakhirnya Tugas BRR? Here are some resources for you:

• kelanjutan komitmen upaya rekonstruksi
  Berakhirnya masa tugas BRR pada bulan April tahun ini adalah akan berfokus pada program pembangunan ekonomi, kebutuhan infrastruktur strategis yang (source)
• investasi pada institusi institusi keberlanjutan
  Dengan berakhirnya masa BRR, strategi transisi telah dipaparkan, dan bagaimana pembangunan ekonomi. jangka panjang di Aceh dan Nias. Masa tugas Multi (source)
• ppiindia message gambaran dan kronologi aksi korban
  Barat, Aceh Besar, LSM, dan aktivis mahasiswa melakukan dialog bersama di dalam Sementara, menjelang berakhirnya tugas BRR, lembaga ini tidak bisa. memutuskan dan (source)
• kajian ekonomi regional
  Berperan aktif dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah melalui pelaksanaan tugas bidang ekonomi moneter, sistem pembayaran, pengawasan bank (source)
• brr perwakilan nias march 2007
  BRR NAD-Nias sampai saat ini memutus kontrak pembangunan 423 unit Hingga dua tahun setelah gempa, janji itu belum bisa direalisasikan oleh BRR. (source)

Or for further references, check out the following resources:

• www acehrecoveryforum org
  Hal tersebut dikatakan Faisal Basri dalam acara dialog Pembangunan Ekonomi Aceh Setelah Berakhirnya Tugas BRR di Aceh April 2009 yang dilaksanakan Aceh People Forum, di Desa (source)
• picbrr blogspot com
  mengkhawatirkan berakhirnya masa tugas BRR Menjelang berakhirnya masa kerja Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh – Nias Sedangkan untuk pembangunan ekonomi, BRR (source)
• www gerakanayomenulis com
  tugas BRR di Aceh pembangunan rumah. Setelah itu baru program pembangunan ekonomi.
  
  Memang, ini tak semata kesalahan BRR ruang dialog dengan GAM setelah (source)
• www jumpueng blogspot com saboh sagoe
  rekons pasca berakhirnya tugas BRR di Aceh adalah pembangunan rumah. Setelah itu baru program pembangunan ekonomi. Memang, ini tak semata kesalahan BRR juga membuka dialog (source)
• activity aceh people's forum
  Dialog Pembangunan Ekonomi Aceh Setelah Berakhirnya Tugas BRR (source)