Satu keluarga Ayah, Barti (tengah), Suwandi (kiri) dan Rina warga kampung Sabogungung yang menjadi korban tsunami terlelap di rumah sakit Kostrad, di Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Minggu (31/10/2010). Lebih dari 270 orang korban yang luka berat perawatanya dipusatkan di Sikakap. photo by KOMPAS/LUCKY PRANSISKA

PADANG - Sebanyak 1116 unit hunian sementara akan dibangun di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, untuk merelokasi korban gempa dan tsunami.

“Hunian sementara itu disediakan oleh Pemerintah Provinsi Sumbar sebanyak 600 unit dan 516 unit akan disumbangkan PMI,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mentawai, Paulinus Sabelekpangulu, di Sekakap ketika dihubungi dari Padang, Selasa (9/11/2010).

Menurutnya, hunian sementara tersebut akan dibangun di kawasan perbukitan sehingga masyarakat aman dari ancaman tsunami dan tidak mengganggu mobilitas masyarakat antara lain di Desa Muara Taikako.

“Lokasi yang lain masih disurvei oleh Pemkab dan DPRD. Hunian sementara ini masih dalam tahap sosialisasi kepada para pengungsi,” ujarnya.

Ia menambahkan, setiap keluarga di 27 dusun di kecamatan Pagai Utara dan Pagai Selatan akan disatukan di satu titik karena setiap dusun hanya dihuni puluhan KK. “Seluruhnya akan diupayakan selesai sebelum perayaan nata,” katanya.

Sementara, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyatakan status tanggap darurat di Bumi Sikkerei tersebut diperpanjang hingga 22 November 2010. Sebelumnya, masa tanggap darurat ditetapkan hanya sampai 8 November.

“Tanggap darurat diperpanjang dua Minggu karena pada masa tanggap darurat sebelumnya kegiatan tidak optimal akibat cuaca buruk,” katanya.

source : kompas.com

Image by matanews.com

PADANG - Rencana relokasi masyarakat Mentawai korban tsunami tampaknya akan segera dilakukan. Pasalnya, pemerintah provinsi sudah menyediakan hunian untuk 600 kepala keluarga di Taikako, Mentawai. Rencananya, masyarakat dari beberapa dusun yang ada di Mentawai akan disatukan di daerah bekas transmigran itu.

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno menjelaskan, relokasi masyarakat dusun di Mentawai ke Taikako tersebut akan berguna bagi pembangunan Mentawai nantinya. Selama ini, pembangunan daerah Mentawai selalu terkendala oleh tidak terpusatnya pemukiman penduduk. “Karena satu dusun hanya diisi oleh puluhan kepala keluarga saja, makanya PLN maupun sarana telekomunikasi tidak bias dibangun disana. Belum lagi persoalan pembangunan transportasi darat. Karena itu, setelah dipindahkan kesana diharapkan pembangunan daerah itu bisa cepat,” Tutur Irawan usai mmbezuk 14 pasien yang dirawat di RSUP M Djamil, Senin (8/11).

Irwan menambahkan, relokasi tidak hanya akan dilakukan ke Taikako tapi juga akan dilakukan dibeberapa titik hunian sementara yang sudah direncanakan akan dibuat oleh beberapa donator. Pembangunan hunian sementara untuk korban tsunami Kepulauan Mentawai, ditargetkan selesai menjelang perayaan Natal 2010.  “Kita berharap menjelang Natal pada Desember 2010 korban gempa dan tsunami sudah bisa tempati hunian sementara. Tapi kalau tidak bisa selesai juga, kita akan memperpanjang waktunya. Kita tidak bisa mematok target jika banyak kendala,” kata Irwan.

Mengenai material bangunan berupa papan kayu triplek, seng dan paku untuk hunian sementara korban gempa tsunami sudah mulai didirikan pada (3/11) dengan kapal ke Sikakap. Pembangunan hunian sementara untuk korban tsunami Mentawai, oleh pemerintah provinsi dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BNPB) sebagai assesment.

“Pembangunan hunian sementara bukan atas nama satu lembaga, atau pemerintah daerah saja, tetapi secara bersama-sama yang dikelola Pemprov Sumbar melalui Dinas Prasjal dan Tarkim provinsi,” ungkap mantan anggota DPR RI itu.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar, Muslim Kasim yang disebut Irwan sebagai komando rehab Mentawai mengungkapkan pihaknya sudah mulai memasok material bangunan hunian sementara ke Sikakap. Selanjutnya material itu akan didistribusikan ke lokasi titik-titik hunian sementara yang sudah direncanakan.

Pengerjaan hunian sementara korban tsunami sudah mulai dilaksanakan di Muntei. Hunian sementara itu akan dibangun sedikitnya 800 unit dan berlokasi ratusan meter dari bibir pantai atau berada di kawasan perbukitan. Rencananya, di lokasi hunian sementara itulah nantinya akan dibangun kampung-kampung baru bagi warga.

Menganai bantuan hunian sementara dari Palang Merah Indonesia, kata Muslim telah disiapkan bagi pengungsi korban gempa dan tsunami di Kepulauan Mentawai. Kapal navigasi KM Muci yang mengangkut bantuan material hunian sementara berupa seng dan tripleks telah bersandar di dermaga Pelabuhan Sikakap sejak Jumat (5/11).

“Kita harapkan dengan pembangunan hunian sementara ini bisa memberikan kenyamanan bagi masyarakat Mentawai. Tinggal di hunian sementara tentu akan lebih nyaman dibandingkan ditenda pengungsian,” tutur mantan bupati Pariaman itu.

source : www.jpnn.com

Berdasarkan data yang didapatkan dari Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat gempa berkekuatan 5.2 pada Skala Richter, terjadi pada pukul 18.05 WIB.

Gempa yang terjadi Selasa sore berlokasi di 9.37 lintang selatan dan 119.32 bujur timur, dengan kedalama 19 Km. Sedangkan pusat gempa berada di 109 Km Barat laut Waingapu, NTT, 115 Km baratdaya Labuhanbajo, NTT. Menurut BMKG tidak ada ancaman tsunami akibat gempa ini.

Selain itu gempa bumi juga menguncang wilayah Kepulauan Mentawai, tepatnya di 65 Km tenggara Siberut, Mentawai, Sumatera Barat. Gempa berkekuatan 5.6 pada Skala Richter ini terjadi pukul 18.16 WIB, dengan lokasi 1.71 lintang selatan dan 99. 31 bujur timur. Gempa ini berkedalaman 18 Km.

Sebelumnya pada Selasa siang gempa berkekuatan 5.6 skala richter juga menguncang wilayah Yogyakarta. Gempa yang berlokasi 8.98 lintang selatan dan 110.08 bujur timur atau 125 Km Barat Daya Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mempunyai kedalaman 10 Km.

source : inilah.com

MENTAWAI

Faktor cuaca memang menjadi penghambat distribusi bantuan terhadap korban tsunami Mentawai. Tetapi tidaklah elok jika faktor alam dijadikan alasan tersendatnya bantuan.

“Sangat tidak bijak Pemerintah berlindung dibalik buruknya cuaca,” ujar Khalid Saifullah, Koordinator Koalisi Lumbung Derma melalui rilis yang diterima Rakyat Merdeka Online, Selasa (2/11).

Sebenarnya ada solusi untuk menyiasati kendala cuaca. Salah satu solusi adalah agar kapal-kapal besar milik militer, polisi, ASDP dan PELNI digerakkan mendekat sampai jarak yang aman untuk berlabuh disekitar kampung-kampung yang terkena bencana.

Dari jarak tersebut bantuan diangkut ke daratan dengan menggunakan boat-boat kecil yang sebisa mungkin dioperatori orang lokal yang lebih berpangalaman dan berpengetahuan terhadap karakteristik ombak.

Opsi di atas lebih baik dibandingkan dengan tindakan yang dilakukan pemerintah saat ini. Saat ini kapal-kapal besar membongkar muatan bantuan di Sikakap, kota kecamatan, dan kemudian dari Sikakap mendistribuikannya ke kampung-kampung yang terkena bencana lewat boat kecil.

Tentu boat kecil tidak mampu membawa bantuan ke kampung-kampung dengan jarak tempuh 2-4 jam saat cuaca buruk seperti sekarang ini. Cara ini tidak efektif untuk mendistribuikan ke masyarakat di kampung-kampung.

“Kami juga mendesak pemerintah sesegera mungkin memaksimalkan penggunaan peralatan transportasi militer, menjamin dan mengamankan pasokan BBM,  menjamin tidak akan terjadinya pelanggaran hak-hak asasi korban,” imbuhnya lagi.

source : www.rakyatmerdeka.co.id

Sistem peringatan dini tsunami di Indonesia. (http://netsains.com/)

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi telah mengirimkan sensor pendeteksi tsunami (tsunami buoy) baru untuk menggantikan tsunami buoy Mentawai yang rusak.

“Kapal yang mengirimkan alat itu sudah kita berangkatkan,” kata Kepala Proyek Tsunami Buoy BPPT Wahyu Pandoe kepada VIVAnews, Selasa 2 November 2010. Alat tsunami buoy yang dikirimkan lewat kapal riset BPPT Baruna Jaya III, rencananya akan dipasang setelah tanggal 7 November 2010.

Pada saat terjadinya bencana tsunami di Mentawai pada Senin malam, 25 Oktober lalu, sensor tsunami di Mentawai memang tidak berfungsi karena mengalami kerusakan yakni pada dua antena satelit serta kabel sistem komunikasi bawah air..

Awalnya, pemerintah berencana untuk mengganti alat tersebut pada 25 November 2010. Namun, gempa 7,2 SR yang terjadi di kedalaman 10 kilometer, 78 km barat daya Pagai Selatan Mentawai, terlanjur menewaskan setidaknya 450 jiwa.

Namun, menurut Deputi Teknologi PengembanganSumberdaya Alam BPPT Ridwan Djamaluddin, andaikan tsunami buoy di Mentawai tak rusak, alat itu pun diprediksi bakal terlambat memberikan data peringatan tsunami kepada penduduk kepulauan Pagai.

Pasalnya, letak tsunami buoy di Mentawai adalah di laut antara Pulau Siberut dan Pantai Barat Padang. Padahal, Pulau Siberut dan Pulau Pagai juga dipisahkan oleh Pulau Sipora.

Pemilihan lokasi alat pendeteksi itu didasarkan karena gempa sering terjadi di sekitar kepulauan Mentawai dan pantai barat Padang. Pusat gempa yang terletak di sebelah barat daya kepulauan Mentawai membuat posisi Buoy terhalang oleh Pulau Pagai.

Dengan memperhitungkan jarak antara pusat gempa ke pantai 50 km dan kecepatan rata-rata gelombang tsunami 700-800 km per jam, diperkirakan gelombang tersebut membutuhkan waktu sekitar 5-7 menit sampai ke Pulau Pagai. Maka, peringatan yang disampaikan oleh alat pendeteksi pun akan terlambat

Oleh karenanya, tahun ini BPPT berencana untuk memasang sekitar 6 alat pendeteksi tsunami di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Mentawai. Untuk tsunami buoy Mentawai sendiri, diperkirakan waktu pemasangannya hanya akan memakan waktu antara 2-3 hari.

Selain melakukan penggantian tsunami buoy di Mentawai, rencananya BPPT juga akan melakukan penggantian di titik-titik lain, yang segera dilakukan adalah pemasangan di daerah selatan Jawa dan perairan Sulawesi.

source : VIVAnews

Image by metronews.fajar.co.id

JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melansir jumlah korban yang meninggal dunia akibat gempa dan tsunami di Kepulauan Mentawai. Sejauh ini sudah korban tewas 431 orang, hilang 88 orang, dan pengungsi 14.983 jiwa.

Sementara warga negara asing yang tengah berwisata saat terjadinya gempa dan tsunami di Mentawai, dipastikan selamat. “Semua warga negara asing sudah ditemukan dalam keadaan selamat,” kata Direktur Pengurangan Risiko Bencana BNPB, Sutopo Purwo Nugroho di Kantor BNPB, Jakarta, Senin 11 November.

Daerah yang terkena tsunami ada empat kecamatan tujuh desa dan 18 dusun. “Korban selamat mengungsi di pegunungan Kecamatan Sikakap, Pagai Utara, Pagai Selatan, dan Kecamatan Sipora Selatan,” kata Sutopo.

Sutopo juga merincikan, fasilitas umum yang rusak akibat dihantam gelombang air laut yang tingginya mencapai 11-15 meter antara lain delapan rumah ibadah, 6 gedung sekolah, 2 kawasan resort, 6 rumah dinas, 7 jembatan, 8 kilometer jalan rusak, serta 1 kapal terbakar. “Sebanyak 517 rumah rusak berat, dan 204 rusak ringan,” katanya.

Sementata itu semua warga negara asing yang melakukan kegiatan wisata sudah ditemukan. “Semua wisatawan asing yang melakukan kunjungan wisata di Mentawai sudah ditemukan dalam keadaan selamat,” jelasnya.

BNPB juga menjelaskan, Gempa Mentawai 25 Oktober terjadi pada pukul 21.42.20. BMKG sudah memberi peringatan pada 21.47.06 melalui Short Messages Services (SMS), telpon, website dan faksimile. Peringatan tsunami kemudian dicabut 22.34.52.

“Peringatan diberikan 4 menit 46 detik setelah gempa terjadi. Peringatan dini menjadi kurang optimal karena masyarakat di Paagi utara dan Selatan tidak bisa mengakses. Jangankan internet listrik saja tidak ada,” jelasnya.

source : metronews.fajar.co.id

Jajaran Kepolisian bersama pihak terkait, Kamis (28/10), menggotong mayat seorang perempuan warga Dusun Purourougat, Desa Malakopak, Kecamatan Pagai Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumbar, yang hanyut akibat gelombang tsunami. (ANTARA/Iggoy el Fitra)

Tim gabungan di Posko Darurat Penanggulangan Bencana gempa dan tsunami di Sikakap, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat (Sumbar) masih mencari 338 warga yang hilang.

“Data sementara korban yang sudah ditemukan tercatat 343 mayat dan diperkirakan sebanyak 338 masih dinyatakan hilang,” kata petugas Posko Darurat Bencana di Sikakap, Mentawai, Arnalia ketika dikonfirmasi dari Padang, Kamis.

Pegawai Kantor Camat Sikakap itu, menyebutkan data korban yang telah ditemukan mayatnya sampai pada posisi 15.30 WIB, masih 343 jasad yang dilaporkan dari kepala dusun dan petugas di lapangan.

Sedangkan korban yang mengalami luka-luka berat bertambah menjadi 264 orang dan luka ringan menjadi 140 orang. Data kerusakan rumah pendudukan yang baru masuk ke posko tercatat 436 unit rusak berat dan rusak ringan berjumlah 190 unit.

Fasilitas umum, lima jembatan rusak berat, empat sarana sarana pendidikan rusak berat, lima unit rumah ibadah rusak berat, empat unit rumah dinas rusak berat.

Menyoal warga yang berada di pengungsian, Arnalia menyebutkan, belum diketahui secara pasti datanya, perkiraan awal bisa mencapai 4000 KK tersebar pada tiga kecamatan.

Namun, masyarakat yang rumahnya hancur dihantam tsunami, seperti di Munte baru-baru masih memilih tinggal di pengungsian. “Tim evakuasi sudah menelusuri titik – titik pengungsian warga,” katanya.

Arnalia menyampaikan, sejumlah bantuan yang diangkut dari Padang dengan kapal perintis Perhubungan Sumbar, sudah sampai di posko darurat Sikakap, begitu pun kapal Dewaruci sudah merapat.

Bantuan yang sudah sampai di posko utama tanggap darurat Sikakap, berupa tenda, bahan makanan dan obat-obatan serta jenis lainnya.

Menyinggung adanya kapal asing yang merapat di Mentawai, pihak posko tanggap darurat di Sikakap belum mendapatkan informasi kebenarannya.

source : www.antaranews.com

Team Relawan APF di Mentawai

Sampai Tanggal 29 Okteber 2010, Pukul  09.21 Jumlah korban meninggal Tsunami di Kepalauan Mentawai 408 jiwa, hilang 303 jiwa, luka berat 270 jiwa, luka ringan 142 jiwa dan mengungsi 22595 dari jumlah keseluruhan 26004 jiwa. Sedangkan kerusakan infrastruktur yaitu 517 unit rumah rusak berat, 204 unit rumah rusak ringan, 5 Sekolah Dasar, 1 SMP, 8 Rumah Ibadah, 7 Jembatan.

Data ini diperoleh dari hasil kunjungan lapangan Team Aceh People’s Forum (APF) dan Qatar Charity. Titik pertama yang dituju adalah desa bate monga dusun sabaigunggung disana Team menumukan 1 mayat,di bate monga dusun sabaigunggung ada 20 kk yg masih mengungsi ,Untuk menuju dusun ini dibutuhkan waktu sekitar 1 jam 45 menit. Setelah itu Team Langsung melanjutkan perjalanan ke muntei bara dan disana team mendapati  5 mayat yang akan dikubur masal oleh masyarakat setempat disini ada 64 jiwa pengungsi dan ada anak-anak, untuk menuju pulau ini Team membutuhkan waktu sekitar 45 menit dari dusun batemonga.

Gereja GBU ALL FOREVER di sikakap menjadi salah satu lokasi rawat inap, dan sudah menampung korban gempa dan tsunami dari beberapa pulau yang berada disekitar sikakap. Digereja ini terdapat korban patah, memar dan luka-luka sebnyak 89 jiwa yang hanya ditangani oleh 1 tenaga dokter dan beberapa perawat, dilokasi ini juga sudah didirikan dapur umum sedangkan untuk bantuan pakaian dan perlengkapan wanita hanya dikumpulkan dari warga sekitar dan belum ada bantuan dari pihak/lembaga lain untuk hal ini.

Hasil rapat koordinasi umum, kebutuhan yang sangat penting saat sekarang ini adalah, masker, sarung tangan, obat-obatan, dokter dan transportasi. Sedangkan untuk bahan makanan pemda dan lembaga lain sudah punya hanya perlu transportasi untuk distribusi berupa boat atau speedboat.

Limited release? The government denies it holds relief aid back from opposition supporters. Photo by Jason McLure/IRIN

ADDIS ABABA , 7 June 2010 (IRIN) – After harvesting just 50kg of grain last year from his tiny plot in an arid corner of Ethiopia’s Amhara region, Asmenaw Keflegn knew he would have to ask for help. But when the 44-year-old member of the opposition All Ethiopia Unity Party asked his village chairman to put him on a list of those eligible for emergency food aid from foreign donors, he was refused. The chairman told him, “Let the party that you belong to give you aid.”

Prime Minister Meles Zenawi’s ruling Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF) and its allies won 545 out of 547 seats in the parliament in May elections, amid opposition charges – dismissed by the government – that it employed a broad-based campaign of harassment, intimidation and coercion, including the systematic denial of food aid to opposition supporters. Despite annual economic growth of over 7 percent in the past five years, about 13 million Ethiopians – nearly one-sixth of the population – receive some form of foreign aid.

The ruling party vigorously denied the reports and said the opposition was fabricating such evidence to discredit the elections and undermine the government. The accusations are “outrageous and stupid”, Meles told reporters. “There is no such system. There will never be such a system.”

“The government at this level of development doesn’t need any coercive measures [in order] to be elected,” says Bereket Simon, Minister of Communication Affairs. “Regarding governance, regarding social development, the people of Ethiopia know for sure the future of Ethiopia lies with this government and so we have no need to compete in an undemocratic way.”

However, a March report from New York-based Human Rights Watch, A Hundred Ways of Putting Pressure, states that government services, including food aid distributions, are “tools used to discourage opposition to government policies, deny the opposition political space, and punish those who do not follow the party line”.

Food for votes

In the district of Tembien in northern Ethiopia’s Tigray region, Seeye Abreha, a losing candidate from the opposition Unity for Democracy and Justice (UDJ) party of jailed opposition leader Birtukan Mideksa, said the two main donor-funded relief programmes were manipulated by the ruling party before the election.

From 17 May, farmers who were owed three months of relief payments under the Productive Safety Net Program, a western-funded food-for-work scheme, were given one month’s payment and told by local government officials they would receive the remainder after the election “provided they let down Seeye and vote for the EPRDF candidate”, says Seeye, a former minister of defence under Meles.

“Emergency food aid and Safety Net were very much employed as a tool for influencing the result of the election,” he added. “I am not against the distribution of food aid because there are a lot of people who need it very badly. My point is that the food provision should be independent of politics.”

Donors say they have no evidence to prove their aid has been used as a campaign tool. The US, which gave Ethiopia US$937 million in aid last year, sent a team to southern Ethiopia accompanied by government officials in December to investigate the allegations. US efforts have found “no evidence that food aid is being denied to supporters of the opposition”, wrote Alyson Grunder, a spokeswoman for the US embassy, in an e-mail to IRIN.

A team led by the World Bank analyzed data on aid distortion from the PSNP and found no widespread pattern of aid misuse, said Kenichi Ohashi, the World Bank’s country director for Ethiopia.

Paying the price

Noting that Ethiopia is a major ally in western counter-terrorism efforts in Somalia and one of the largest aid recipients on the African continent, rights groups and opposition leaders suggest such investigations have been half-hearted.

“When all of their development programmes are being administered by the Ethiopian government, there is a structural incentive to underplay the human rights situation and to believe what the Ethiopian government tells them,” says Ben Rawlence, an HRW researcher. “This becomes a particularly difficult and embarrassing contradiction when faced with a more than 90 percent election victory.”

“The US can launch an investigation and it may work if it’s done independently, but if it goes around accompanied by government officials it’s not going to find out anything,” says Hailu Araaya, a leader of the UDJ opposition party.

The Bank’s Ohashi says donor efforts to investigate the issue have not been designed to uncover such problems. “These mechanisms are essentially not able to catch the kinds of things Human Rights Watch alleged to be happening,” he said. “Unless you go and do some undercover investigation you’re not likely to find it.”

In December, the government detained seven farmers from northern Ethiopia who travelled to the capital Addis Ababa to testify about aid politicization to foreign donors and human rights groups.

Rawlence was expelled from the country, and a foreign journalist who later travelled to northern Ethiopia to meet the farmers was detained for two days and threatened with expulsion, according to HRW.

The ruling party of Prime Minister Meles Zenawi (shown on poster) won a landslide in May polls. Photo by Jason McLure/IRIN

The government has criticized HRW for what it views as the organization’s flawed methodology in reporting about human rights violations in Ethiopia. “Basically it is the same old junk,” says Bereket. “It has nothing to do with human rights or any discrimination or intimidation whatsoever. It’s a report that intends to punish the image of Ethiopia and try if possible to derail the peaceful and democratic election process.”

Protests

But opposition supporters in the countryside say the denial of food aid has proven to be a potent political weapon in a famine-prone country. Yimer Ahmed, 45, an opposition candidate for  the regional council in the central Amhara region, said his wife recently divorced him because his membership  of an opposition party had kept their family from receiving US food aid.

“Because life is hard, people are saying that being a member of the opposition will invite hunger,” he says. “This aid is coming through the government and without this aid they will starve, so they don’t want to have any problems with the government.”

Source : The IRIN

©Dawn.com

KARACHI: Cyclone Phet roared past Karachi and tore across the coastal belt of Sindh on Sunday evening after about a week-long, 1,100km journey from the central Arabian Sea.

After lashing the Makran coast, the cyclone caused torrential rainfall in Karachi, Thatta, Badin, Hyderabad and adjoining areas and Met officials forecast that the rainy spell would continue at intervals till Tuesday.

Widespread destruction of hutments of coastal communities by sea swell and gusty winds was reported by fishermen’s representatives who also expressed concern over lack of facilities in relief camps.

They told Dawn that two boats with 15 fishermen had not yet returned to the coast.

Tens of thousands of people living along the Balochistan and Sindh coasts had been relocated to safe places.

The cyclone hit the coast between Karachi and Keti Bunder, blew away roofs and uprooted trees and electricity poles. It made landfall at Mirpur Sakro in Thatta.

It rained heavily in Hyderabad. Intermittent rainfall was reported from Mirpurkhas, Sanghar, Naushahro Feroze, Moro, Mithiani, Kandiaro, Halani, Nawabshah, Dadu, Jamshoro, Mithi and Umerkot.

Pakistan Meteorological Department’s Director-General Dr Qamaruz Zaman Chaudhry said the outer fringes of Phet, which had degraded to the lower side of a Category 1 cyclone, hit the Mirpur Sakro coast — 24.5N and 67.2E — southeast of Karachi at 9.30pm.

He said the winds circulated anti-clockwise in a cyclone so it would be generating more sea surge on the eastern side than on the west (towards Karachi) from its landing place.

He said Phet was expected to remain on the land in coastal areas for 12 to 24 hours during which it would lose much of its energy and convert in to a deep depression and then either dissipate or move further in the eastern direction and cross over to India. But it would not have much intensity left to cause any damage there.

He said that although Phet had hit the land, heavy rains would lash Karachi and nearby coastal areas for another 24 to 48 hours that could cause flash floods in Sindh, including the provincial capital, and eastern Balochistan.

Dr Chaudhry said Karachi received up to 150mm of rain on Sunday and Keti Bunder 69mm, Earlier Gwadar had received 370mm, Jiwani 208mm and Pasni 130mm.

He said that Phet started as a deep depression in central Arabian Sea on May 31, moved northwards and intensified, converting into a very severe tropical storm, then curved westwards and hit Oman. After travelling overland it again started to re-curve eastwards and passing between the Omani and Pakistan coasts travelled on the sea while its effects caused very heavy rains along the Makran coast.

It changed it direction several times, from Karachi, to east of Karachi, to the west, first gaining and then losing intensity.

It finally hit east of Karachi as a tropical cyclone with very little intensity.

The Met chief said fishermen could resume their activities west of Ormara on Monday. The heavy rains wreaked havoc in Karachi, crippling its infrastructure, submerging major traffic arteries and low-lying areas, disrupting power supply and snapping live wires which caused electrocution of seven people. Another person died when a carelessly driven speedy bus overturned on a slippery road.

Pakistan Fisherfolk Forum’s chief Mohammad Ali Shah said Phet had hit the Thatta coast between Keti Bunder and Bhambhore. Its outer fringes touched the coast at around 7pm.

He said at least 28 members of the fishing community were stuck in Khober creek and waited to be rescued.

He said over 450 people from five villages of Kothi and Kar union councils had gone to Jati town on Sunday, but the administration was not allowing them into relief camps. He said efforts were being made to shift them to Sujawal.

Source : The Dawn