Kini pak Syahrial menjadi orang tua tunggal bagi kedua anaknya yang selamat. Anak perempuannya sudah kelas tiga SMP, yang laki-laki sekolah SD, mereka semua tinggal di Gereja GKPN di  Nemnem Lelewu.  “ kapan adek-adek ini berencana ke Dusun kami lagi Monte Baru Baru ?”, Tanya pak Syahrial kepada team APF.  ” kalau berangkat tolong jemput saya di gereja, saya juga ingin pulang sebentar, kalau pulang sendiri belum bisa karena kaki saya belum sembuh dari luka akibat tsunami dulu”  kata Pak Syahrial, sambil meunjuk bekas luka dilutut kirinya .

Setelah diam beberapa saat kemudian Bapak Syahrial melanjutkan lagi ceritanya. “ sebelum tsunami terjadi , saya seorang pengusaha. Saya memiliki dua perahu dan kebun yang siap panen seperti cengkeh, coklat, kelapa dan durian. Tetapi sekarang semuanya hilang. Tanaman dikebun rusak akibat tsunami, dua orang anak saya itulah  yang sekarang menjadi modal hidup saya, penyemangat hidup saya, mudah-mudahan rasa trauma kami  bisa cepat hilang dan kami bisa kembali melaut, memancing ikan dan menangkap lobster”.

ketika Ihsan Yunadi (Koordinator  Team APF) di Mentawai menanyakan apakah ” bapak tahu rencana pemerintah yang akan merelokasi perkampungan Bapak ke KM 8 dan apakah relokasi  itu tidak mengganggu aktifitas melaut?”

Pak syahrial mengatakan bahwa dia mengetahui hal itu ” itu di lokasi transmigrasi, lebih kurang 4 KM dari pinggir Pantai. bagi saya itu menggangu tapi bagi yang lainnya saya tidak tahu,  namun alangkah lebih baik bagus lagi jika pemerintah membangun jalan tembus dari pantai ke perkampungan, karena jalan sekarang hanya bisa dilalui pejalan kaki”

Relokasi yang diaksanakan pemerintah bertujuan untuk melindungi warganya dari ancaman tsunami dan berbagai rencana pem,bangunan. Namun hal ini tentu tidak semudah membalik telapak tangan, karena hal ini bukan cuma masalah pindah rumah, namun juga berkaitan dengan masalah pekerjaan baru, sarana tansportasi baru, suasana baru, lingkungan baru, dll.

Satu keluarga Ayah, Barti (tengah), Suwandi (kiri) dan Rina warga kampung Sabogungung yang menjadi korban tsunami terlelap di rumah sakit Kostrad, di Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Minggu (31/10/2010). Lebih dari 270 orang korban yang luka berat perawatanya dipusatkan di Sikakap. photo by KOMPAS/LUCKY PRANSISKA

PADANG - Sebanyak 1116 unit hunian sementara akan dibangun di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, untuk merelokasi korban gempa dan tsunami.

“Hunian sementara itu disediakan oleh Pemerintah Provinsi Sumbar sebanyak 600 unit dan 516 unit akan disumbangkan PMI,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mentawai, Paulinus Sabelekpangulu, di Sekakap ketika dihubungi dari Padang, Selasa (9/11/2010).

Menurutnya, hunian sementara tersebut akan dibangun di kawasan perbukitan sehingga masyarakat aman dari ancaman tsunami dan tidak mengganggu mobilitas masyarakat antara lain di Desa Muara Taikako.

“Lokasi yang lain masih disurvei oleh Pemkab dan DPRD. Hunian sementara ini masih dalam tahap sosialisasi kepada para pengungsi,” ujarnya.

Ia menambahkan, setiap keluarga di 27 dusun di kecamatan Pagai Utara dan Pagai Selatan akan disatukan di satu titik karena setiap dusun hanya dihuni puluhan KK. “Seluruhnya akan diupayakan selesai sebelum perayaan nata,” katanya.

Sementara, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyatakan status tanggap darurat di Bumi Sikkerei tersebut diperpanjang hingga 22 November 2010. Sebelumnya, masa tanggap darurat ditetapkan hanya sampai 8 November.

“Tanggap darurat diperpanjang dua Minggu karena pada masa tanggap darurat sebelumnya kegiatan tidak optimal akibat cuaca buruk,” katanya.

source : kompas.com

Aceh People Forum (APF) dan Aceh Housing Resource Center (AHRC) berusaha melakukan pemetaan masalah perumahan tersebut. Diskusi awal tentang hal itu dilakukan di Hermes Palace, Banda Aceh, Kamis (24/1).

Tarmizi, Direktur APF, mengatakan masalah yang muncul antara lain ketidakakuratan verifikasi, pembebasan tanah di lokasi yang tidak tepat, kontraktor yang meninggalkan pekerjaan, sampai rumah bantuan yang tidak dihuni oleh korban. Belum lagi persoalan kualitas bangunan dan material bangunan yang bermasalah. “Kita akan memetakan masalah itu,” sebutnya.

Hasil dari pemetaan tersebut nantinya akan disampaikan kepada stakeholder yang selama ini mengerjakan perumahan di Aceh. APF dan AHRC berusaha menjembatani persoalan antara teori dan praktek yang muncul selama ini. Mereka juga dibantu oleh 18 mahasiswa asal Ball State University (BSU) Amerika Serikat sebagai pengamat dan pembanding.

18 mahasiswa asal Amerika Serikat itu sebelumnya juga pernah mengunjungi Srilanka dan Thailand dalam kapasitas yang sama, melakukan studi berbasis urban planning. “Kita mengundang mereka kemari,” kata Muammar Vebry, Koordinator AHRC. Adi Warsidi

Sumber : www.tempo.co.id

Padang Toboh

Tanggal 9 Oktober 2009 APF telah membagikan sembako kepada warga Padang Toboh.

Download data korban yang telah mendapatkan bantuan

Klick Here

The APF network is on the ground in Padang and has already started to distribute food, family kits and hygiene kits to earthquake victims. They will provide regular reports on how funds are spent to anyone who contributes to their emergency fund.

The APF network has had years of experience in humanitarian assistance, providing assistance to victims of the 2004 tsunami, conflict affected IDPs, victims of Their activities include food and NFI distribution, camp management, public health promotion, psychosocial healing for disaster and conflict victims, and livelihood skills training for IDPs. APF have been trained in SPHERE Standards and Humanitarian Accountability Principles (HAP) and have partnered with international aid and development agencies such as Oxfam and UNDP.

Aceh People’s Forum Emergency Bank Account
Account Name : Yayasan Aceh People Forum
Account Number : 1004297136
Bank Name : Bukopin Branch Banda Aceh
Swift Ban Code : BBUKIDJA
Bank Address : Jl. Tgk Daud Beureueh No.19 Banda Aceh
Bank Phone and Fax: +6265122011; Fax : +6265131060