Bertempat di kantor APF lama Jl. T. Iskandar Lam Glumpang Ulee Kareng, acara Pre-Bidding Conference Grant Small Facilities UNDP-Aceh to Justice yang dilaksanakan tepat pukul 10.00 WIB berlangsung dengan lancar. Acara yang di buka oleh Bapak Hermanto selaku Program Manager APF disambut hangat oleh beberapa perwakilan CSO lokal yang berada dalam kawasan Nanggroe Aceh Darussalam. Mengingat bahwa pelaksanaan program Grant Small Facilites itu sendiri hanya ditujukan kepada lembaga/CSO lokal yang berdomisili dan dengan ber-ruang lingkup kerja di Aceh. Paparan singkat mengenai program AJP berlangsung lebih kurang 60 menit oleh Bapak Hermanto beserta Bapak Fakri Karim selaku Program Officer dari UNDP yang diantaranya menerangkan maksud dan tujuan dari Pre-Bidding itu sendiri yaitu, bagaimana output yang diinginkan dari program ini.

“CSO yang memenuhi criteria penilaian dari tim seleksi yang terdiri dari, UNDP, APF dan LBH. LBH terlibat sebagai steering committee program ini karena selama ini LBH adalah lembaga yang konsern terhadap isu keadilan dan berpengalaman dalam proses peradilan” mengutip jawaban dari Bapak tarmizi selaku Direktur Executive APF menanggapi pertanyaan dari salah satu CSO mengenai pihak dewan penilai yang nantinya akan menseleksi proposal yang masuk.

Pre-Bidding Conference tersebut diikuti oleh lebih kurang 32 CSO lokal dari Aceh. Pre-Bidding itu sendiri dimaksudkan sebagai acuan bagi CSO yang berniat ikut serta dalam pengajuan proposal terkait program Grant Small Facilities UNDP Aceh to Justice Project dimana APF adalah merupakan responsible party dalam pelaksanaan program AJP itu.

Kebanyakan dari CSO yang mengikuti acara tersebut merupakan CSO yang memang tidak memiliki experience di bidang peradilan dan keadilan. Namun pihak APF tetapi membuka peluang besar kepada mereka agar tetap ikut serta memasukkan proposal.

“Dalam program AJP ini sendiri, APF hanya mengasistensi program yang berkaitan dengan; advokasi dan penguatan masyarakat, penguatan akses masyarakat terhadap keadilan, dan penguatan institusi formal dan informal masyarakat desa.” Papar Bapak Hermanto menjawab pertanyaan tentang ruang lingkup program yang diinginkan dalam realisasi program Aceh to Justice Program itu.

Dengan adanya program Grant Small Facilities UNDP-AJP itu, diharapkan dapat memperkuat pengetahuan masyarakat Aceh akan pentingnya pelaksanaan hukum dalam kehidupan sehari-hari serta dapat membantu meningkatkan kinerja lembaga kehukuman yang telah lama menurun pasca konflik dan tsunami.