Lembaga Kami
Berdiri pada tanggal 7 Februari 2001 dalam sebuah Konggres Aktifis Mahasiswa dan aktifis kemanusian di Asrama Haji Banda Aceh. Tsunami telah merubah keadaan di Aceh yang berujung pada pertemuan refleksi dan strategy planning organisasi rakyat dan Non Goverment Organization (NGO) yang menetapkan Aceh People’s Forum (APF) sebagai sebuah organisasi payung yang bekerja mendukung organisasi lokal di Aceh.

Objektif

1. Mengembangkan sistem perencanaan dan monitoring evaluasi untuk mencapai organisasi APF dan Partners yang kuat.

2. Mensupport inisiatif yang lahir pasca tsunami dan konflik bersenjata di Aceh yang dilakukan oleh organisasi yang mempunyai platform yang sama dengan APF tentang pemulihan dan penguatan ekonomi, penguatan organisasi rakyat dan perubahan kebijakan.

3. Membangun kekuatan dan sumber daya manusia Aceh yang berwawasan tinggi dan memiliki integritas serta komitmen yang kuat untuk membangun Aceh.

Visi dan Misi

Visi
Aceh People Forum merupakan organisasi pengembangan sumberdaya rakyat yang mandiri sebagai referensi pemangku kepentingan di Aceh dalam pembangunan gampong.
Misi
Aceh People Forum akan mewujudkan pusat pengembangan sumberdaya CSO melalui rangkaian peningkatan kapasitas, promosi, dan penyediaan informasi.

Mengapa Kami Bekerja

Saat ini tantangan paling penting dan berat yang harus di jawab adalah memastikan proses recovery dan rekontruksi dapat berlangsung baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Aceh. Untuk mencapai harapan tersebut pembangunan harus dapat melibatkan masyarakat korban sebagai pemilik pembangunan yang selanjutnya akan merasakan manfaatnya di masa yang akan datang. Banyak peluang dapat di gunakan sebagai dasar pembangunan Aceh yang kuat dan lebih baik, tidak hanya infrastruktur fisik tetapi juga sosial dan budaya. Kedatangan NGO internasional tidak secara otomatis dapat memperbaiki kapasitas lokal, apalagi bila organisasi internasional tersebut tidak peduli terhadap kapasitas lokal yang akan melanjutkan proses rekontruksi dan recovery di Aceh. Untuk itu penting kerjasama kolaborasi yang lebih dekat antara semua komponen yaitu Donor, Pemerintah, NGO implementasi dan Masyarakat yang terlibat dalam proses tersebut.

Pemberdayaan kapasitas lokal menjadi unsur yang paling penting di Aceh. Selama bertahun-tahun masyarakat internasional tidak diizinkan mengunjungi Aceh. Sebagian besar masyarakat Aceh pergi meninggalkan Aceh dalam waktu yang lama. Hal ini disebabkan oleh perang panjang yang berlangsung di bumi Aceh. Bencana gempat dan gelombang tsunami juga sudah menghancurkan sumber daya dan infrastruktur di Aceh sehingga pembangunan Aceh harus berpacu dari “nol besar”.

Masuknya lembaga internasional untuk membangun Aceh pasca tsunami dan MoU Helsinky merupakan langkah awal yang dapat dijadikan sejarah baru di Aceh. Hal ini akan menempatkan masyarakat Aceh tergantung pada pihak luar jika masyarakat yang ditinggalkan berada dalam keadaan minim sumber daya. Kondisi ini bagi APF dilihat sebagai bencana post recontruction di Aceh. Munculnya kesenjangan antara sumber daya lokal dan internasional disebabkan tidak adanya transfer skill and knowledge serta ruang dan kapasitas partisipasi masyarakat yang tidak maksimal dalam proses rehabilitasi, rekontruksi dalam mendukung pembangunan wilayah hingga menempatkan Aceh dalam mimpi yang buruk.

Belum terlambat jika Aceh People’s Forum (APF) menempatkan diri untuk fokus pada penguatan NGO lokal dan partisipasi masyarakat melalui dukungan pendanaan untuk program yang dapat digunakan sebagai media pengembangan kapasitas, koordinasi dan advokasi terhadap kebijakan pemerintah, internasional organisasi dan perusahaan swasta.

Fokus Kerja

Penguatan Masyarakat sipil

Saat ini kebijakan pemerintah dan kesadaran organisasi yang bekerja untuk pemberdayaan masyarakat telah melihat dan menunjukkan bagaimana pentingnya sebuah partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Namun kondisi tersebut masih belum signifikan pengaruhnya terhadap kebijakan pembangunan yang sesuai dengan permasalahan dan cita-cita masyarakat. Karena civil society yang terlibat masih lemah kapasitasnya baik dari segi politik, sosial maupun ekonomi sehingga menempatkan mereka pada nilai tawar yang sangat lemah di hadapan pemangku kepentingan.

APF melalui organisasi mitra bekerja mendukung penguatan kapasitas dan struktur masyarakat dengan cara melakukan pendidikan-pendidikan untuk masyarakat sipil dan pembangunan organisasi rakyat di level grass root. Kapasitas tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian masyarakat dalam penyelesaian masalah, dan meningkatnya pemahaman serta kesiapan organisasi masyarakat dalam menghadapi bencana yang disebabkan oleh konflik dan bencana alam. Intervensi ini akan dikemas melalui paket program jangka panjang yaitu: Penguatan perdamaian dan pengurangan resiko bencana malalui sustainable Livelihood. Training Resource Centre (TRC) di bentuk untuk mendukung sumber daya yang cukup dalam mencapai upaya di atas.

Perencanaan Kerangka Pembangunan

Merencanakan Kerangka Pembangunan Bersama Masyarakat

Pembangunan desa tanpa memiliki perencanaan jangka panjang menjadikan semua anggaran yang masuk ke desa baik anggaran dari pemerintah maupun pihak donor menjadi sia-sia atau bermanfaat hanya dalam waktu sesaat. Untuk itu, APF melalui mitra bekerja dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menggali potensi desa menyangkut pemetaan sumber daya manusia, sumber daya alam, potensi ekonomi, dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat selama ini. Semua hasil tersebut akan didiskusikan secara bersama secara berkesinambungan sampai melahirkan perencanaan menyeluruh dari desa dalam bentuk blue print pembangunan masyarakat desa, baik itu berupa pembagunan infrastruktur, peningkatan ekonomi maupun peningkatan sumber daya manusianya.
Pemberdayaan Ekonomi

Meningkatkan dan Memperbaiki Pendapatan Ekonomi Masyarakat Desa

Semua hasil produksi masyarakat baik itu produksi pertanian, perikanan, maupun sumber daya alam lainnya sangat sedikit mempengaruhi peningkatan pendapatan ekonomi walaupun dibuat dalam skala besar. Apabila itu dilakukan secara sendiri-sendiri dan dijual dalam bentuk barang mentah, maka perbaikan ekonomi hanya akan diperoleh secara signifikan bila dilakukan secara bersama dalam regional tertentu dengan proses perencanaan matang yang meliputi proses teknologi peningkatan hasil produksi, teknologi pengolahan hasil produksi, pemasaran dan permodalan.

Peningkatan produksi bila dilakukan secara sendiri-sendiri akan membuat barang yang dihasilkan tidak mampu mendominasi pasar karena tidak populer, over produksi diwilayah tertentu dan harga menjadi anjlok pada waktu panen serta tidak mampu menjaga kebutuhan pasar yang berkepanjangan. Keempat variabel tersebut sangat menentukan dalam keberlanjutan produksi dan pemasaran. Hal ini yang belum diperhatikan, sehingga aktifitas ekonomi masyarakat tidak berdampak pada peningkatan pendapatan dan perbaikan ekonomi karena hasil yang didapatkan tidak mampu menutupi biaya produksi (merugi). Selain itu juga harus dibangun hubungan kerjasama yang kuat lintas sector produksi masyarakat sehingga memiliki dampak yang lebih luas dan stabil secara ekonomi.

Dimana kami Bekerja

APF berkerja di 15 Kabupaten yang meliputi: Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Jaya, Aceh Besar, Banda Aceh, Pidie, Bireun, Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah.

Struktur Lembaga