Tarmizi, Direktur APF, mengatakan masalah yang muncul antara lain ketidakakuratan verifikasi, pembebasan tanah di lokasi yang tidak tepat, kontraktor yang meninggalkan pekerjaan, sampai rumah bantuan yang tidak dihuni oleh korban. Belum lagi persoalan kualitas bangunan dan material bangunan yang bermasalah. “Kita akan memetakan masalah itu,” sebutnya.

Hasil dari pemetaan tersebut nantinya akan disampaikan kepada stakeholder yang selama ini mengerjakan perumahan di Aceh. APF dan AHRC berusaha menjembatani persoalan antara teori dan praktek yang muncul selama ini. Mereka juga dibantu oleh 18 mahasiswa asal Ball State University (BSU) Amerika Serikat sebagai pengamat dan pembanding.

18 mahasiswa asal Amerika Serikat itu sebelumnya juga pernah mengunjungi Srilanka dan Thailand dalam kapasitas yang sama, melakukan studi berbasis urban planning. “Kita mengundang mereka kemari,” kata Muammar Vebry, Koordinator AHRC. Adi Warsidi

Sumber : www.tempo.co.id