Salah satu peserta workshop, Anti dari Gampong Lampaseh Aceh menyampaikan kurangnya keikutsertaan perempuan dalam setiap forum gampong. “Masalahnya adalah utusan perempuan tidak diundang jika ada pertemuan-pertemuan dalam gampong”, sebut Anti. Dalam kelembagaan Tuhapeut Gampong, perempuan belum dilibatkan. Hal ini mengakibatkan kepedulian perempuan dalam membangun gampong menjadi rendah bahkan menjadi acuh tak acuh.

Hal yang sama juga disampaikan peserta workshop yang lain. Bahkan aktifitas Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang merupakan wadah dari unsur perempuan di gampong sering diplesetkan menjadi “Perempuan Kurang Kerjaan”. Kesenjangan tersebut sering terjadi di gampong-gampong khususnya di kota-kota besar. Dewi Puspa dari Solidaritas Perempuan (SP) Bungong Jeumpa Aceh memaparkan peran aktif perempuan sering dipandang buruk. Karena pada umumnya perempuan memiliki sifat yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Justru seharusnya kegiatan yang dilakukan oleh laki-laki masih dianggap kurang jika tidak dilibatkan perempuan.

Persamaan gender menjadi prioritas dalam melakukan perubahan pembangunan gampong. Dalam setiap kelembagaan aparatur gampong, peran perempuan harus dilibatkan dalam penyampaian aspirasi. Permasalahan yang sering timbul adalah kurangnya dilibatkan perempuan dalam forum dan kegiatan gampong. Masalah ini muncul dari kegiatan diskusi peserta workshop yang difasilitasi oleh Aceh Peole’s Forum dan PP HAM. Rekomendasi yang dihasilkan dalam workshop tersebut berupa pernyataan sikap perempuan agar dilibatkan dalam semua kegiatan dan pertemuan gampong. Jika ada kegiatan dan pertemuan gampong yang tidak melibatkan perempuan maka dianggap tidak sah. (Fir)

Download :

Kepmendagri 132 Tahun 2003
Spm pemberdayaan perempuan di daerah
UU No[1].23-2004 KDRT

Leave a Reply

Name (required)

Mail (will not be published) (required)

Website